Apa yang diputuskan MUI tentang kripto
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas kripto dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Hasilnya bukan satu larangan umum. MUI membedakan cara kripto dipakai.
Isi keputusan itu, sebagaimana dipublikasikan MUI, kurang lebih sebagai berikut:
- Kripto sebagai mata uang dinilai haram. Alasannya: mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (potensi bahaya), dan bertentangan dengan aturan negara tentang alat pembayaran yang sah.
- Kripto sebagai komoditas atau aset digital dinilai tidak sah diperjualbelikan. Alasannya: mengandung gharar, dharar, dan qimar (unsur judi), serta tidak memenuhi syarat sil'ah (barang yang sah diperdagangkan menurut syariah).
- Kripto yang memenuhi syarat sil'ah, punya underlying (aset dasar) dan manfaat yang jelas, dinilai sah diperjualbelikan.
Ringkasan ini bukan teks resmi. Baca bunyi lengkap keputusan dan pertimbangannya di situs resmi MUI sebelum menjadikannya pegangan.
Siap mencoba di akun riil atau demo?
Tautan mitra · trading memiliki risiko kerugian yang tinggi
Kripto sebagai mata uang dan kripto sebagai komoditas
Perbedaan ini menentukan jawaban atas pertanyaan "kripto haram atau tidak".
| Penggunaan | Contoh | Sikap Ijtima Ulama MUI |
|---|---|---|
| Alat bayar | Membayar barang atau jasa dengan bitcoin | Haram |
| Komoditas tanpa syarat sil'ah | Membeli koin yang tidak punya aset dasar dan manfaat jelas | Tidak sah diperjualbelikan |
| Komoditas yang memenuhi syarat sil'ah | Token dengan aset dasar dan manfaat yang jelas | Sah diperjualbelikan |
Syarat sil'ah dalam fikih muamalah umumnya mencakup hal berikut: barang memiliki wujud, punya nilai, jumlah dan sifatnya diketahui pasti, merupakan hak milik penjual, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Penilaian apakah suatu koin memenuhi syarat ini tidak dibuat oleh MUI untuk setiap koin. Penilaian itu harus dilakukan per aset.
Jadi, bitcoin halal atau haram?
Menurut pembedaan di atas, memakai bitcoin sebagai alat bayar termasuk yang dinilai haram. Untuk bitcoin sebagai aset yang diperjualbelikan, kuncinya adalah apakah ia memenuhi syarat sil'ah dan punya aset dasar. Bitcoin tidak didukung aset dasar seperti emas atau klaim atas perusahaan. Karena itu banyak ulama menilai bitcoin masuk kategori yang tidak sah diperjualbelikan.
Untuk keputusan pribadi, tanyakan langsung kepada ulama atau dewan syariah yang Anda percaya.
Pandangan lain setelah keputusan MUI
Organisasi Islam lain juga mengeluarkan pandangan:
- Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai kripto tidak boleh dijadikan alat investasi maupun alat tukar. Alasannya antara lain spekulasi dan gharar.
- Forum bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama menghasilkan pendapat yang tidak seragam antarwilayah.
Pandangan ini bisa diperbarui. Periksa dokumen terbaru dari masing-masing lembaga.
Kripto, CFD kripto, dan fatwa valas
Membeli koin di pasar kripto tidak sama dengan trading CFD kripto. CFD (contract for difference) adalah kontrak atas selisih harga. Anda tidak memiliki koinnya, dan posisi biasanya memakai leverage (dana pinjaman dari broker yang memperbesar ukuran posisi). Penjelasannya ada di CFD kripto.
Keputusan MUI tentang kripto tidak membahas CFD secara khusus. Untuk valas, rujukan yang sering dipakai adalah Fatwa DSN-MUI 28/DSN-MUI/III/2002 (al-Sharf): valas spot boleh; forward, swap dan opsi haram. Fatwa itu juga tidak menyebut CFD dengan leverage. Menerapkannya pada CFD kripto adalah tafsiran, bukan bunyi fatwa. Pembahasan lengkapnya ada di Fatwa DSN-MUI Al-Sharf dan Trading Haram atau Halal?.
CFD kripto dengan leverage bisa menghabiskan modal dengan cepat. Harga kripto bergerak tajam, dan leverage memperbesar kerugian sama besarnya dengan keuntungan. Baca Manajemen risiko sebelum membuka posisi apa pun.
Fatwa dan hukum negara itu berbeda
Fatwa MUI adalah pedoman keagamaan, bukan undang-undang. Status hukum kripto di Indonesia diatur negara. Pembagian pengawasannya: Bappebti → OJK: aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal; Bappebti → Bank Indonesia: derivatif keuangan dengan instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA); perdagangan berjangka komoditi tetap di Bappebti.
Artinya, aset kripto bisa saja legal diperdagangkan menurut aturan negara, tetapi tetap dinilai tidak sah menurut sebagian ulama. Sebaliknya, kepatuhan syariah tidak membuat platform yang tidak berizin menjadi legal. Ringkasan regulator ada di Hukum & Regulator. Konteks keuangan syariah yang lebih luas ada di Keuangan Syariah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah MUI mengharamkan semua kripto?
Tidak semua. Kripto sebagai mata uang dinilai haram. Kripto sebagai komoditas hanya dinilai sah jika memenuhi syarat sil'ah serta punya aset dasar dan manfaat yang jelas.
Apakah fatwa MUI membuat kripto ilegal di Indonesia?
Tidak. Fatwa adalah pedoman agama. Legalitas ditentukan oleh regulator negara.
Apakah trading CFD kripto termasuk yang dibahas MUI?
Tidak secara langsung. Penilaian CFD kripto menurut syariah adalah tafsiran dan perlu ditanyakan kepada ulama.
Apakah akun swap-free membuat trading kripto menjadi halal?
Menghapus biaya swap (biaya menahan posisi semalam) tidak otomatis menghilangkan unsur gharar atau spekulasi. Lihat Akun Trading Syariah.
Di mana membaca teks resmi fatwa?
Di situs resmi MUI dan DSN-MUI. Selalu periksa versi terbaru dan tanggal penetapannya di sana.