Pajak Penghasilan Investasi: Final dan Non-Final

Final dan non-final: konsep dasarnya

Pajak penghasilan investasi di Indonesia mengikuti salah satu dari dua mekanisme berikut.

PPh final. Pajak dipotong langsung oleh pihak yang membayar penghasilan, misalnya bank, penerbit obligasi, atau perantara transaksi. Setelah dipotong, kewajiban pajak atas penghasilan itu dianggap selesai. Penghasilannya tetap dilaporkan di SPT, tetapi tidak dihitung ulang dengan tarif umum.
PPh non-final. Penghasilan digabung dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan, lalu dikenai tarif umum sesuai lapisan penghasilan. Pajak yang sudah dipotong sebelumnya, jika ada, menjadi kredit pajak.

Tarif, objek, dan pengecualian bisa berubah lewat peraturan baru. Tarif di halaman ini dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); tanggal pemeriksaannya tercantum di daftar sumber di bagian bawah halaman. Jika kasus Anda tidak umum, tanyakan ke KPP tempat Anda terdaftar.

Ringkasan per jenis investasi

Tarif dalam tabel berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Instrumen	Mekanisme umum	Tarif	Siapa yang memotong	Di SPT
Bunga deposito dan tabungan	PPh final	20% dari jumlah bruto bunga	Bank	Dilaporkan sebagai penghasilan final
Bunga dan diskonto obligasi atau SBN	PPh final	10% dari dasar pengenaan pajak	Penerbit atau agen pembayar	Dilaporkan sebagai penghasilan final
Penjualan saham di BEI (selain IPO)	PPh final atas nilai transaksi	0,1% dari jumlah bruto nilai penjualan	Perantara pedagang efek	Dilaporkan sebagai penghasilan final
Dividen	Dipotong saat dibayarkan; bisa dikecualikan jika diinvestasikan di Indonesia sesuai syarat DJP	10%	Pihak yang membayar dividen	Cek ketentuan DJP
Kripto lewat pedagang terdaftar	Diatur dengan aturan khusus yang pernah diubah	Tidak dicantumkan di sini	Pedagang atau penyelenggara	Cek ketentuan DJP terbaru
Profit trading forex/CFD luar negeri	Tidak ada pemotongan di Indonesia	Tidak ada tarif final khusus	Tidak ada, Anda hitung sendiri	Lihat bagian di bawah

Penjelasan instrumen ada di Deposito, SBN & Reksadana, Saham Indonesia (BEI), dan CFD kripto.

Deposito, obligasi, dan saham

Untuk instrumen ini, pemotongan biasanya terjadi otomatis. Simpan bukti potong dari bank, laporan kupon, dan laporan tahunan dari perusahaan sekuritas. Dokumen itu menjadi dasar pengisian SPT. Nilai investasinya, misalnya saldo deposito, portofolio saham, dan obligasi, juga dicatat di daftar harta.

Cara membaca tarifnya:

Deposito. Bank memotong 20% dari bunga bruto. Bunga yang Anda terima di rekening adalah bunga setelah pajak. Tarif ini juga dipakai sebagai nilai awal di Kalkulator bunga deposito.
Saham. Pajak 0,1% dihitung dari nilai penjualan, bukan dari keuntungan. Karena itu pajak tetap terpotong walaupun saham dijual rugi.
Obligasi dan SBN. Pajak 10% dipotong dari bunga atau diskonto saat dibayarkan.

Kripto

Perlakuan pajak kripto di Indonesia diatur dengan ketentuan khusus. Aturan ini sudah pernah berubah, dan bedanya bisa tergantung apakah transaksi dilakukan lewat pedagang terdaftar atau tidak. Baca peraturan terbaru di situs DJP sebelum melapor, jangan mengandalkan ringkasan lama.

Pajak profit trading dan keuntungan forex dari luar negeri

Dulu ada PPh final khusus untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Ketentuan itu sudah dicabut: PPh final khusus atas kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa (PP 17/2009) dicabut oleh PP 31/2011 pada 06.06.2011. Karena itu, keuntungan forex atau CFD dari broker luar negeri tidak otomatis termasuk rezim final.

Secara umum, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan dari mana pun asalnya. Penghasilan yang tidak diatur sebagai PPh final biasanya masuk ke penghasilan yang dikenai tarif umum di SPT Tahunan. Peraturan yang dirujuk di sini tidak menyebut secara tegas perlakuan saat ini untuk keuntungan CFD dari luar negeri. Karena itu, konfirmasikan perlakuannya ke DJP atau KPP.

Hal praktis yang perlu disiapkan:

Laporan akun tahunan dari broker: profit dan loss yang sudah direalisasi, swap, komisi, deposit, dan penarikan.
Konversi ke rupiah. Penghasilan dalam mata uang asing perlu dikonversi ke rupiah. Gunakan kurs yang diakui untuk keperluan pajak sesuai ketentuan DJP. Referensi kurs ada di Kurs BI.
Saldo akun dan dana di luar negeri dicatat sebagai harta. Caranya dibahas di Lapor Harta Luar Negeri SPT.
Bukti transfer antara rekening bank Anda dan akun trading, untuk menelusuri asal dan tujuan dana.

Kewajiban pajak tidak hilang hanya karena tidak ada pemotongan. Jika ragu, mintalah penegasan tertulis ke KPP.

Pajak juga bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Trading forex dan CFD dengan leverage bisa menghabiskan modal dengan cepat, dan kerugian juga perlu dicatat dengan rapi. Baca Manajemen risiko sebelum membuka posisi.

Status hukum trading derivatif valas

Pelaporan pajak tidak membuat suatu kegiatan menjadi legal. Pengaturan derivatif valas kini berada di Bank Indonesia: Bappebti → OJK: aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal; Bappebti → Bank Indonesia: derivatif keuangan dengan instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA); perdagangan berjangka komoditi tetap di Bappebti. Aturan pokoknya adalah PADG No. 26/2025 tentang derivatif keuangan dengan aset dasar pasar uang dan valas (PADG Derivatif PUVA), berlaku 1 Des 2025. Pelaku usahanya wajib berizin: pedagang, pialang (Pialang Derivatif PUVA) dan penasihat derivatif valas wajib memperoleh izin usaha BI sebelum melakukan kegiatan apa pun (PADG 26/2025 Pasal 97).

Untuk jalur ke luar negeri, aturan tersebut menyebutkan: derivatif valas hanya diperdagangkan di bursa PUVA, melalui SPA (sistem perdagangan alternatif) atau melalui PALN = order yang diteruskan oleh pialang PALN Indonesia ke pialang luar negeri di bursa luar negeri yang ditetapkan BI. Penjelasan lengkapnya ada di Hukum & Regulator.

Pelaporan di SPT Tahunan

Kumpulkan semua bukti potong PPh final: bank, sekuritas, dan penerbit obligasi.
Isi penghasilan yang sudah dikenai PPh final pada bagian penghasilan final.
Masukkan penghasilan non-final, termasuk profit trading luar negeri yang tidak dipotong, ke bagian penghasilan yang dikenai tarif umum. Ikuti panduan DJP yang berlaku.
Catat semua harta, di dalam dan di luar negeri, pada daftar harta dengan nilai rupiah.
Simpan dokumen pendukung sesuai jangka waktu yang diwajibkan DJP.

Untuk pembayaran pajak dan kode billing, lihat Pembayaran & Pajak Trader.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu PPh final investasi?

PPh final adalah pajak yang dipotong langsung oleh pembayar penghasilan, misalnya bank atas bunga deposito. Setelah dipotong, pajak atas penghasilan itu selesai, tetapi tetap dilaporkan di SPT.

Apakah keuntungan forex dari broker luar negeri kena pajak?

Wajib pajak dalam negeri umumnya dikenai pajak atas penghasilan dari mana pun asalnya. PPh final khusus kontrak berjangka sudah dicabut. Pastikan perlakuan yang berlaku saat ini ke DJP atau KPP.

Apakah kerugian trading bisa mengurangi pajak?

Itu tergantung ketentuan perpajakan yang berlaku untuk jenis penghasilan Anda. Tanyakan ke KPP, dan simpan laporan profit dan loss lengkap.

Kurs apa yang dipakai untuk mengonversi profit ke rupiah?

Gunakan kurs yang ditetapkan atau diakui untuk keperluan pajak menurut ketentuan DJP. Referensi kurs ada di halaman Kurs BI.

Apakah saldo akun trading luar negeri harus dilaporkan?

Ya, dana di luar negeri adalah harta dan dicatat di SPT. Panduannya ada di Lapor Harta Luar Negeri SPT.

Pajak Penghasilan Investasi: Final, Non-Final, dan Pelaporan SPT