Kripto legal atau ilegal di Indonesia?
Pertanyaan "crypto legal di Indonesia?" sering muncul dari dua hal yang tercampur. Kripto punya status berbeda menurut fungsinya:
- Sebagai aset yang diperdagangkan, kripto diatur dan diawasi negara. Perdagangannya harus lewat pihak yang berizin.
- Sebagai alat pembayaran, kripto tidak sah. Bank Indonesia (BI) menyatakan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, dan kripto bukan alat pembayaran.
Jadi membeli dan menjual kripto lewat platform berizin diperbolehkan. Membayar barang atau jasa dengan kripto di Indonesia tidak diakui sebagai pembayaran yang sah. Untuk pernyataan BI yang terbaru, baca langsung siaran pers di situs resmi BI dan perhatikan tanggal terbitnya.
Peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK
Dulu perdagangan aset kripto berada di bawah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Sekarang pembagiannya seperti ini:
Bappebti → OJK: aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal; Bappebti → Bank Indonesia: derivatif keuangan dengan instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA); perdagangan berjangka komoditi tetap di Bappebti
Artinya untuk pembaca:
| Produk | Pengawas sekarang |
|---|---|
| Aset kripto (aset keuangan digital) | OJK |
| Derivatif keuangan di pasar modal | OJK |
| Derivatif atas pasar uang dan valas (misalnya forex) | BI |
| Berjangka komoditas | Bappebti |
Karena itu "aturan kripto OJK" adalah acuan utama saat ini. Izin, daftar aset, dan pengaduan soal exchange kripto ditangani OJK, bukan lagi Bappebti. Halaman lama Bappebti tentang kripto bisa masih tersedia di internet, tetapi belum tentu mencerminkan aturan yang berlaku. Penjelasan lebih lengkap tentang ketiga lembaga ada di Bappebti, OJK & BI.
Apa itu exchange kripto resmi
Exchange kripto (di aturan disebut pedagang aset keuangan digital) adalah perusahaan tempat Anda membeli, menjual, dan menyimpan kripto dengan rupiah. Exchange kripto resmi berarti perusahaan itu memegang izin dari OJK untuk kegiatan tersebut.
Di luar pedagang, ada pihak lain dalam ekosistem yang juga diatur, seperti bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset. Untuk pengguna biasa, yang terpenting adalah memastikan aplikasi atau situs yang dipakai tercatat sebagai pihak berizin.
Hal yang perlu dipahami:
- Izin melekat pada badan hukum, bukan pada merek atau aplikasi. Cocokkan nama perusahaan di aplikasi dengan nama di daftar resmi.
- Tidak semua koin boleh diperdagangkan. Regulator menetapkan daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Exchange berizin hanya boleh menawarkan aset dalam daftar itu.
- Daftar bisa berubah. Aset dapat ditambah atau dikeluarkan dan izin pedagang dapat dicabut. Selalu periksa versi terbaru.
Jumlah exchange berizin dan isi daftar aset tidak kami tulis di sini karena sering berubah. Buka situs resmi OJK (ojk.go.id) dan periksa tanggal pembaruan di halaman daftarnya.
Cara memeriksa exchange kripto
Sebelum mendaftar atau menyetor dana, lakukan pemeriksaan berikut:
- Cari nama perusahaan di daftar OJK. Gunakan nama badan hukum (PT), bukan nama aplikasi. Jika tidak ada, anggap belum berizin.
- Periksa apakah koinnya ada di daftar aset. Exchange yang menawarkan koin di luar daftar resmi patut dicurigai.
- Cocokkan domain dan aplikasi. Situs tiruan sering memakai nama mirip exchange berizin. Unduh aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi dan cek nama pengembangnya.
- Lihat peringatan Satgas PASTI. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mengumumkan entitas ilegal. Lihat Satgas PASTI.
- Cek apakah situsnya diblokir. Komdigi memblokir situs atas permintaan regulator. Lihat Situs Investasi Diblokir.
- Perhatikan tanda bahaya. Janji keuntungan tetap, skema ajak teman berbayar, atau desakan transfer ke rekening pribadi adalah ciri umum penipuan. Daftar lengkapnya ada di Ciri Investasi Bodong.
Langkah umum memeriksa legalitas pihak keuangan dijelaskan di Cek Legalitas Broker.
Kripto fisik, CFD kripto, dan forex itu berbeda
Membeli kripto di exchange berarti Anda memiliki asetnya. Ini berbeda dari CFD kripto. CFD (contract for difference) adalah kontrak atas selisih harga, biasanya dengan leverage, tanpa memiliki koinnya.
Leverage berarti posisi dibuka dengan modal sebagian kecil dari nilai posisi. Keuntungan dan kerugian dihitung dari nilai penuh posisi, sehingga kerugian bisa terjadi sangat cepat. Margin yang tersisa juga bisa habis dan posisi ditutup otomatis (stop-out).
Pengawasnya juga berbeda. Derivatif valas berada di bawah BI. Aturan dasarnya PADG No. 26/2025 tentang derivatif keuangan dengan aset dasar pasar uang dan valas (PADG Derivatif PUVA), berlaku 1 Des 2025. Untuk produk ini, pedagang, pialang (Pialang Derivatif PUVA) dan penasihat derivatif valas wajib memperoleh izin usaha BI sebelum melakukan kegiatan apa pun (PADG 26/2025 Pasal 97). Perbedaan CFD dan kripto fisik dibahas di CFD kripto. Status forex dibahas di Apakah Forex Legal?.
Risiko yang tetap ada meski exchange berizin
Izin tidak menghilangkan risiko harga. Harga kripto bisa naik atau turun tajam dalam waktu singkat, dan nilai aset Anda bisa jauh berkurang. Izin terutama mengatur cara perusahaan beroperasi, misalnya pemisahan dana nasabah, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Izin tidak menjamin aset Anda tidak turun nilainya.
Pada CFD kripto dengan leverage, risikonya lebih besar karena kerugian bisa melebihi perkiraan awal Anda dalam waktu cepat. Dasar pengendalian risiko ada di Manajemen risiko.
Konten kripto di media sosial
Banyak orang mengenal kripto dari pembuat konten. Aturannya kini lebih ketat: POJK 6/2026 tentang perilaku penyampai informasi keuangan (finfluencer): pemasaran bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan berizin (PUJK); rekomendasi memerlukan izin jika diwajibkan oleh aturan sektoral. Konten yang mengajak membeli koin tertentu dengan janji untung perlu disikapi hati-hati. Penjelasannya ada di Aturan Finfluencer.
Pajak dan pengaduan
Transaksi kripto di exchange dalam negeri dikenai pajak. Tarif dan cara pemungutannya bisa berubah, jadi kami membahasnya terpisah di Pajak Kripto.
Jika ada masalah dengan exchange, misalnya dana tertahan atau transaksi tidak sesuai, ajukan pengaduan ke exchange lebih dulu. Jika tidak selesai, lanjutkan ke regulator. Caranya ada di Pengaduan Keuangan. Bagi yang mempertimbangkan aspek syariah, lihat Keuangan Syariah dan Trading.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah crypto legal di Indonesia?
Perdagangan aset kripto legal jika dilakukan lewat pihak yang berizin dan untuk aset yang masuk daftar resmi. Kripto tidak sah sebagai alat pembayaran.
Siapa yang mengawasi kripto sekarang, OJK atau Bappebti?
OJK. Pengawasan aset kripto sudah dialihkan dari Bappebti ke OJK. Bappebti tetap mengurus berjangka komoditas.
Bagaimana tahu exchange kripto resmi atau tidak?
Cari nama badan hukumnya di daftar pihak berizin di situs resmi OJK. Cocokkan juga domain dan nama pengembang aplikasinya, lalu cek peringatan Satgas PASTI.
Bolehkah membayar belanja dengan kripto?
Tidak sebagai pembayaran yang sah. BI menyatakan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah.
Apakah exchange berizin menjamin saya tidak rugi?
Tidak. Izin mengatur cara perusahaan beroperasi, bukan harga. Nilai kripto bisa turun tajam.
Apakah CFD kripto sama dengan membeli kripto?
Tidak. CFD adalah kontrak atas selisih harga, biasanya dengan leverage, dan Anda tidak memiliki koinnya. Risikonya berbeda, dan kerugian bisa terjadi lebih cepat.
Di mana membaca aturan lain tentang trading di Indonesia?
Lihat Hukum & Regulator dan Regulasi dan Keamanan.