Mengapa pembagian regulator ini penting
Dulu banyak trader di Indonesia mengenal satu nama untuk semua urusan forex dan berjangka, yaitu Bappebti. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah susunan itu. Sebagian tugas Bappebti dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Ringkasnya, pembagian tugasnya menurut keterangan resmi adalah: Bappebti → OJK: aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal; Bappebti → Bank Indonesia: derivatif keuangan dengan instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA); perdagangan berjangka komoditi tetap di Bappebti.
Bagi trader, pembagian ini menentukan tiga hal:
- izin siapa yang wajib dimiliki pihak yang menawarkan produk kepada Anda;
- ke mana Anda mengecek legalitas;
- ke mana Anda mengadu jika ada masalah.
Aturan bisa berubah. Sebelum mengandalkan informasi di halaman ini, periksa versi terbaru di situs resmi masing-masing lembaga: bappebti.go.id, ojk.go.id dan bi.go.id.
- Cari nama resmi perusahaan dan nomor lisensinya di situs web perusahaan.
- Cari nomor tersebut di daftar resmi regulator.
- Cocokkan nama, alamat situs web, dan kontaknya dengan data di daftar regulator.
- Periksa perusahaan mana yang sebenarnya akan melayani klien dari negara Anda.
- Cari nama dan situs webnya di daftar peringatan para regulator.
Bappebti adalah pengawas perdagangan berjangka komoditi
Bappebti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Tugasnya mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi (PBK). Kontrak berjangka adalah perjanjian jual atau beli suatu barang, misalnya emas, kopi atau minyak, dengan harga yang disepakati sekarang untuk penyerahan atau penyelesaian di kemudian hari.
Setelah peralihan, Bappebti tetap mengurus berjangka komoditi. Catatan: keterangan resmi menyebut tugas yang dialihkan ke OJK dan BI. Bahwa berjangka komoditi tetap di Bappebti adalah kesimpulan dari tugas yang tidak ikut dialihkan.
Bappebti juga menyediakan layanan cek legalitas pialang berjangka dan daftar pialang yang izinnya dicabut. Cara memakainya ada di Cek Legalitas Broker dan Daftar Pialang Berjangka.
Undang-undang perdagangan berjangka melarang setiap pihak menawarkan kontrak berjangka atau kontrak derivatif tanpa izin. Larangan ini berlaku dengan atau tanpa promosi, perekrutan, pelatihan atau seminar, dan juga mencakup penghimpunan dana margin. Ancaman pidananya: penjara 5-10 tahun dan denda Rp10-20 miliar karena melanggar Pasal 49 ayat (1a) (Pasal 73D ayat 1).
Untuk pihak yang menyalurkan order orang lain di luar ketentuan, misalnya "pengelola akun" yang menerima dana lalu meneruskan order ke pihak lain, ancamannya: menyalurkan order pihak ketiga di luar ketentuan hukum: penjara 1-4 tahun dan denda Rp1-4 miliar (Pasal 73D ayat 2, merujuk Pasal 49 ayat 2).
OJK adalah pengawas kripto dan derivatif pasar modal
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Cakupannya meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan fintech.
Dari Bappebti, OJK menerima dua bidang:
- Aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Pedagang kripto kini diawasi OJK, bukan Bappebti. Rinciannya ada di Aturan Kripto OJK dan Pajak Kripto.
- Derivatif keuangan di pasar modal. Contohnya derivatif yang aset dasarnya saham atau indeks saham. Dasar saham di bursa domestik dibahas di Saham Indonesia (BEI).
OJK juga mengatur penyampai informasi keuangan di media sosial. POJK 6/2026 tentang perilaku penyampai informasi keuangan (finfluencer): pemasaran bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan berizin (PUJK); rekomendasi memerlukan izin jika diwajibkan oleh aturan sektoral. Artinya, konten yang memasarkan atau merekomendasikan produk keuangan tidak bebas aturan. Penjelasan lengkapnya ada di Aturan Finfluencer. Untuk entitas ilegal, OJK bersama lembaga lain bekerja melalui Satgas PASTI.
Peran Bank Indonesia: bank sentral dan pengawas derivatif valas
Bank Indonesia adalah bank sentral. Tugas utamanya menjaga stabilitas rupiah, menetapkan suku bunga kebijakan (BI-Rate), serta mengatur sistem pembayaran. Keputusan BI-Rate dan pergerakan kurs rupiah dibahas di BI dan ekonomi Indonesia dan Kurs BI.
Sejak peralihan, BI juga menjadi regulator forex Indonesia untuk derivatif dengan aset dasar instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA). Aturan pokoknya adalah PADG No. 26/2025 tentang derivatif keuangan dengan aset dasar pasar uang dan valas (PADG Derivatif PUVA), berlaku 1 Des 2025.
Hal-hal yang diatur PADG ini dan penting bagi trader:
Izin usaha dari BI
Aturan utamanya: pedagang, pialang (Pialang Derivatif PUVA) dan penasihat derivatif valas wajib memperoleh izin usaha BI sebelum melakukan kegiatan apa pun (PADG 26/2025 Pasal 97). Jadi pihak yang menawarkan, menjadi perantara atau memberi nasihat untuk derivatif valas kepada warga Indonesia memerlukan izin BI. Izin Bappebti lama untuk kegiatan ini tidak otomatis menjadi jawaban untuk aturan yang baru. Cek status terbaru di situs resmi BI.
Jalur perdagangan yang diakui
Menurut PADG tersebut, derivatif valas hanya diperdagangkan di bursa PUVA, melalui SPA (sistem perdagangan alternatif) atau melalui PALN = order yang diteruskan oleh pialang PALN Indonesia ke pialang luar negeri di bursa luar negeri yang ditetapkan BI.
PADG ini tidak secara tegas membahas warga Indonesia yang membuka akun langsung di pialang luar negeri. Jalur luar negeri yang dijelaskan hanya melalui pialang PALN di Indonesia. Status hukum akun langsung di broker luar negeri dibahas lebih rinci di Apakah Forex Legal?.
Larangan menjanjikan keuntungan
Dalam aturan disebutkan bahwa pialang derivatif valas berizin dilarang menjamin keuntungan atau kerugian atau memberikan gambaran yang menyesatkan (PADG 26/2025 Pasal 22 ayat 2). Pihak yang menjanjikan profit tetap, "tanpa risiko" atau pengembalian modal pasti patut dicurigai. Ciri-cirinya ada di Ciri Investasi Bodong.
Ringkasan: siapa mengawasi apa
| Bidang | Pengawas | Artinya bagi trader |
|---|---|---|
| Berjangka komoditi (emas, kopi, minyak di bursa berjangka) | Bappebti | Cek izin pialang di daftar Bappebti |
| Aset kripto dan aset keuangan digital | OJK | Pedagang kripto harus terdaftar dan diawasi OJK |
| Derivatif pasar modal (misalnya atas saham atau indeks saham) | OJK | Cek izin di OJK |
| Derivatif valas dan pasar uang (PUVA) | Bank Indonesia | Pedagang, pialang dan penasihat wajib berizin BI |
| Konten pemasaran dan rekomendasi di media sosial | OJK | Finfluencer terikat aturan OJK |
| Pemblokiran situs ilegal | Komdigi atas usulan regulator | Situs tanpa izin dapat diblokir |
Bagaimana dengan situs yang diblokir
Regulator yang menemukan entitas tanpa izin dapat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir aksesnya. Bappebti sudah berkali-kali merilis daftar domain berjangka komoditi tanpa izin yang diblokir. Daftar itu sering memuat duplikasi situs dari nama yang sudah dikenal. Situs tiruan seperti ini bisa dipakai untuk menipu. Selalu cek alamat situs dengan teliti. Penjelasan lebih lanjut ada di Situs Investasi Diblokir.
Pajak dan aspek syariah
Pembagian pengawas tidak otomatis menjawab soal pajak. Satu fakta yang tercatat: PPh final khusus atas kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa (PP 17/2009) dicabut oleh PP 31/2011 pada 06.06.2011. Perlakuan pajak saat ini atas hasil trading forex atau CFD tidak dijelaskan oleh aturan itu. Bacalah Pembayaran & Pajak Trader dan tanyakan langsung ke kantor pajak atau konsultan pajak.
Untuk sudut pandang syariah, lihat Keuangan Syariah dan Trading.
Risiko tetap ada, siapa pun pengawasnya
Izin regulator berarti pihak tersebut tunduk pada aturan dan pengawasan. Izin tidak berarti trading Anda aman dari kerugian. Trading forex dan CFD dengan leverage dapat menghabiskan modal dengan cepat. Leverage adalah pinjaman dari pialang yang memperbesar posisi, sehingga laba dan rugi sama-sama ikut membesar. Dasar-dasar pengendalian risiko ada di Manajemen risiko.
Jika bermasalah dengan pihak berizin, gunakan jalur pengaduan resmi yang dijelaskan di Pengaduan Keuangan. Gambaran umum hukum trading di Indonesia ada di Hukum & Regulator.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bappebti adalah lembaga apa?
Bappebti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Setelah peralihan tugas, Bappebti fokus pada perdagangan berjangka komoditi.
OJK adalah pengawas apa dalam trading?
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks trading, OJK kini mengawasi aset kripto, aset keuangan digital lain, dan derivatif di pasar modal, selain perbankan dan pasar modal pada umumnya.
Siapa regulator forex Indonesia sekarang?
Untuk derivatif valas dan pasar uang (PUVA), pengaturan dan pengawasannya ada di Bank Indonesia. Pedagang, pialang dan penasihat derivatif valas wajib memiliki izin usaha BI.
Apa peran Bank Indonesia selain mengawasi derivatif valas?
BI adalah bank sentral. BI menetapkan BI-Rate, menjaga stabilitas rupiah dan mengatur sistem pembayaran. Kebijakan ini memengaruhi kurs rupiah yang diperhatikan trader.
Apakah pialang yang dulu berizin Bappebti untuk forex masih sah?
Untuk derivatif valas, aturan yang berlaku kini adalah PADG Derivatif PUVA dan izinnya berasal dari BI. Cek status pialang tersebut langsung di situs resmi BI dan Bappebti.
Apakah broker berizin menjamin saya untung?
Tidak. Pialang derivatif valas berizin justru dilarang menjamin keuntungan atau memberi gambaran yang menyesatkan. Trading dengan leverage bisa merugi cepat.