Ringkasan
Pajak kripto di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK adalah aturan teknis dari Kementerian Keuangan yang menetapkan jenis pajak, tarif, pihak yang memungut, dan tanggal berlaku.
Kami tidak mencantumkan tarif dan nomor PMK di halaman ini karena belum memverifikasinya langsung dari dokumen resmi. Aturan pajak kripto juga sudah beberapa kali diubah. Untuk tarif dan tanggal berlaku, periksa sumber resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Caranya dijelaskan di bawah.
Jenis pajak dalam jual beli kripto
Ada dua jenis pajak yang umum dibahas dalam pajak crypto Indonesia:
- PPh (Pajak Penghasilan), yaitu pajak atas penghasilan. Pada transaksi kripto, PPh biasanya dikaitkan dengan penjualan aset kripto.
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yaitu pajak atas penyerahan barang atau jasa. Pada kripto, PPN berkaitan dengan penyerahan aset kripto atau jasa platform.
Dalam pajak jual beli bitcoin di platform dalam negeri, pajak umumnya dipotong atau dipungut otomatis oleh penyelenggara platform saat transaksi terjadi. Platform di luar negeri bisa mengikuti mekanisme lain. Apakah PPh kripto bersifat final, berapa tarifnya, dan apakah PPN masih dikenakan pada jenis transaksi tertentu, semuanya ditentukan oleh PMK yang sedang berlaku.
Pengawasan kripto dan dampaknya pada aturan pajak
Pengawasan aset kripto sudah dipindahkan. Menurut situs cek legalitas resmi:
Bappebti → OJK: aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal; Bappebti → Bank Indonesia: derivatif keuangan dengan instrumen pasar uang dan valuta asing (PUVA); perdagangan berjangka komoditi tetap di Bappebti
Artinya, aset kripto kini termasuk aset keuangan digital di bawah OJK. Istilah lama dari era Bappebti bisa saja masih muncul di dokumen pajak yang lebih tua. Saat membaca PMK, periksa apakah PMK itu sudah menyesuaikan dengan pengawasan OJK atau sudah diganti aturan yang lebih baru.
Detail aturan perdagangan kripto ada di Aturan Kripto OJK.
Aset kripto berbeda dengan CFD kripto
Membeli bitcoin di platform aset kripto berarti Anda memiliki asetnya. CFD kripto adalah kontrak derivatif: Anda hanya memperdagangkan selisih harga, tanpa memiliki koinnya. Perlakuan pajak keduanya tidak otomatis sama.
Untuk derivatif, perlu diketahui bahwa PPh final khusus atas kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa (PP 17/2009) dicabut oleh PP 31/2011 pada 06.06.2011. Sumber tersebut tidak menjelaskan perlakuan pajak saat ini atas keuntungan forex atau CFD. Karena itu, jangan memakai aturan pajak aset kripto untuk keuntungan CFD kripto. Tanyakan ke DJP atau konsultan pajak.
CFD kripto memakai leverage, yaitu pinjaman modal dari broker yang memperbesar posisi. Leverage membuat kerugian bisa terjadi dengan cepat, bahkan menghabiskan seluruh dana di akun. Penjelasan lengkapnya ada di CFD kripto dan Manajemen risiko.
Cara mengecek PMK pajak kripto yang berlaku
- Cari PMK tentang pajak atas transaksi aset kripto di situs resmi Kementerian Keuangan (bagian JDIH) atau situs DJP.
- Catat nomor PMK, tanggal ditetapkan, dan tanggal mulai berlaku. Tanggal berlaku bisa berbeda dengan tanggal ditetapkan.
- Periksa apakah PMK itu sudah diubah atau dicabut oleh PMK yang lebih baru. Di DJP, cari juga siaran pers atau penegasan yang menjelaskannya.
- Bandingkan tarif PPh dan ketentuan PPN di PMK dengan potongan yang tercatat di riwayat transaksi platform Anda.
- Simpan tanggal Anda mengecek. Aturan dapat berubah setelah tanggal tersebut.
Jangan mengandalkan unggahan media sosial sebagai sumber tarif. Penyampai informasi keuangan juga punya aturan sendiri. Lihat Aturan Finfluencer.
Pelaporan di SPT Tahunan
Pajak yang sudah dipotong platform tidak menghapus kewajiban pelaporan. Aset kripto yang Anda miliki umumnya tetap dicantumkan sebagai harta di SPT Tahunan, dan transaksinya dilaporkan sesuai petunjuk DJP.
Simpan dokumen berikut:
- riwayat transaksi beli dan jual dari setiap platform;
- bukti potong atau rincian pajak yang dikeluarkan platform;
- catatan saldo aset kripto di akhir tahun pajak;
- catatan transfer antardompet (wallet) agar asal aset bisa ditelusuri.
Informasi pajak untuk aktivitas trading lainnya ada di Pembayaran & Pajak Trader.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah jual beli bitcoin di Indonesia kena pajak?
Ya. Transaksi aset kripto dikenai pajak menurut PMK dari Kementerian Keuangan. Tarif dan mekanismenya ada di PMK yang berlaku, yang bisa Anda cek di situs Kementerian Keuangan atau DJP.
Apakah PPh kripto sudah dipotong otomatis?
Di platform dalam negeri, pajak umumnya dipotong oleh penyelenggara saat transaksi. Cocokkan potongan di riwayat transaksi Anda dengan ketentuan PMK yang berlaku.
Apakah keuntungan CFD kripto dikenai pajak yang sama?
Tidak otomatis. CFD adalah derivatif, bukan kepemilikan aset kripto. Tanyakan perlakuan pajaknya ke DJP atau konsultan pajak.
Siapa yang mengawasi aset kripto sekarang?
OJK, setelah pengawasan aset keuangan digital dialihkan dari Bappebti. Lihat Bappebti, OJK & BI.
Apakah saya tetap harus melapor di SPT jika pajak sudah dipotong?
Umumnya ya, minimal sebagai harta dan sesuai petunjuk DJP. Jika ragu, hubungi kantor pajak atau layanan resmi DJP.