Dana pensiun: gambaran singkat
Dana pensiun adalah uang yang dikumpulkan selama masa kerja agar ada penghasilan atau tabungan saat tidak lagi bekerja. Di Indonesia, pekerja umumnya bertemu dua jalur:
- JHT (Jaminan Hari Tua): program wajib dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang didaftarkan.
- DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan): program sukarela yang dikelola lembaga keuangan dan bisa diikuti perorangan maupun lewat perusahaan.
Keduanya bisa berjalan bersamaan. JHT adalah dasar dari program jaminan sosial, sedangkan DPLK adalah tambahan. Untuk gambaran produk keuangan lain, lihat Menabung, Investasi, Pinjaman.
Siap mencoba di akun riil atau demo?
Tautan mitra · trading memiliki risiko kerugian yang tinggi
DPLK adalah
DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Pengawasnya adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
DPLK umumnya memakai skema iuran pasti. Artinya, besar setoran sudah diketahui, tetapi besar dana saat pensiun belum pasti. Nilai akhirnya bergantung pada total iuran dan hasil pengembangan investasinya.
Cara kerja DPLK
- Peserta mendaftar ke DPLK pilihannya, sendiri atau lewat program perusahaan.
- Peserta atau pemberi kerja menyetor iuran secara berkala.
- Iuran ditempatkan pada paket investasi yang tersedia, misalnya pasar uang, pendapatan tetap, saham, atau campuran. Pilihan paket berbeda di tiap DPLK.
- Saldo tumbuh atau turun sesuai kinerja paket investasi.
- Saat mencapai usia pensiun sesuai aturan dan program, dana dibayarkan. Ada bagian yang bisa diambil tunai, dan ada bagian yang dipakai untuk manfaat berkala seperti anuitas, sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal yang perlu diperhatikan
- Biaya: ada biaya pengelolaan dan biaya administrasi. Bandingkan rinciannya di dokumen resmi DPLK.
- Risiko investasi: paket saham bisa naik-turun lebih besar daripada paket pasar uang.
- Bukan simpanan bank: iuran DPLK tidak sama dengan tabungan atau deposito. Penjaminan simpanan LPS berlaku untuk simpanan bank. Lihat Penjaminan LPS.
- Pajak: perlakuan pajak atas iuran dan manfaat pensiun punya aturan tersendiri. Cek di sumber resmi DJP, dan baca juga Pembayaran & Pajak Trader untuk konteks pajak secara umum.
Untuk memastikan sebuah DPLK berizin, cek daftar lembaga jasa keuangan berizin di situs resmi OJK.
JHT adalah
JHT adalah program BPJS Ketenagakerjaan berupa tabungan hari tua. Iurannya dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, lalu dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saldo JHT terdiri dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Besar iuran, porsi pemberi kerja dan pekerja, serta tingkat pengembangan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Angkanya bisa berubah, jadi cek di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Kapan JHT bisa dicairkan
Secara umum, saldo JHT bisa dicairkan penuh saat peserta:
- mencapai usia pensiun sesuai aturan;
- mengalami cacat total tetap;
- meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris);
- berhenti bekerja, baik mengundurkan diri maupun terkena PHK, setelah melewati masa tunggu yang ditetapkan;
- meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
Selain itu, ada pencairan sebagian sebelum usia pensiun, misalnya untuk persiapan hari tua atau kepemilikan rumah, dengan syarat masa kepesertaan tertentu. Batas persentase dan syarat lamanya diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan. Cek ketentuan terbaru di BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengajukan klaim.
Cara pencairan JHT
Langkah umumnya:
- Siapkan dokumen. Biasanya diminta kartu peserta atau nomor kepesertaan, KTP, kartu keluarga, buku tabungan atas nama peserta, dan surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan bila klaim karena berhenti kerja. Daftar lengkapnya bergantung pada alasan klaim.
- Pilih kanal resmi. Klaim diajukan lewat aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan (unduh hanya dari toko aplikasi resmi), layanan daring di situs resmi, atau kantor cabang.
- Isi data dan unggah dokumen. Pastikan nama dan nomor rekening sesuai data kependudukan.
- Verifikasi. Petugas bisa menghubungi peserta untuk wawancara atau konfirmasi data.
- Pencairan ke rekening. Dana dikirim ke rekening atas nama peserta setelah klaim disetujui.
Waspadai pihak yang menawarkan jasa "percepatan" klaim dengan meminta data akun atau kode OTP. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan kanal klaim resmi tanpa perantara.
DPLK dan JHT: perbandingan
| Aspek | JHT | DPLK |
|---|---|---|
| Sifat | Wajib bagi pekerja terdaftar | Sukarela |
| Pengelola | BPJS Ketenagakerjaan | Bank atau asuransi jiwa |
| Pengawas | Sesuai aturan jaminan sosial | OJK |
| Iuran | Pemberi kerja dan pekerja | Peserta dan/atau pemberi kerja |
| Pilihan investasi | Dikelola penyelenggara | Peserta memilih paket |
| Pencairan | Sesuai syarat program | Sesuai aturan dana pensiun dan program |
Dana pensiun dan instrumen berisiko
Dana pensiun dirancang untuk jangka panjang dengan aturan pengelolaan yang ketat. Trading forex dan CFD dengan leverage sangat berbeda: kerugian bisa terjadi dengan cepat dan bisa menghabiskan modal. Sebelum memindahkan dana dari JHT atau DPLK ke instrumen apa pun, pahami risikonya. Lihat Manajemen risiko dan Hukum & Regulator.
Untuk alternatif yang lebih umum, baca Deposito, SBN & Reksadana dan Reksadana. Pilihan berbasis syariah ada di Keuangan Syariah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa bedanya DPLK dan JHT?
JHT adalah program wajib BPJS Ketenagakerjaan. DPLK adalah dana pensiun sukarela yang dikelola bank atau asuransi jiwa dan diawasi OJK.
Apakah JHT bisa dicairkan setelah resign?
Bisa, setelah memenuhi masa tunggu dan syarat dokumen yang ditetapkan. Cek ketentuan terbaru di BPJS Ketenagakerjaan.
Apakah saldo DPLK dijamin tidak turun?
Tidak. Nilainya bergantung pada kinerja paket investasi yang dipilih.
Bisakah ikut DPLK tanpa perusahaan?
Bisa. DPLK bisa diikuti perorangan, termasuk pekerja mandiri.
Di mana mengecek aturan resmi terbaru?
Untuk JHT, di situs dan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk DPLK, di situs resmi OJK dan dokumen resmi DPLK yang bersangkutan.